Pertanggungjawaban Kinerja, Bawaslu Sumba Barat Serahkan Laporan Akhir Pengawasan Tahun 2024

Waikabubak, Bawaslu Sumba Barat – Pertanggungjawaban kinerja Bawaslu Kabupaten Sumba Barat serahkan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2024 ke Bawaslu RI, Rabu (15/01/2025).

Tenaga Ahli Bawaslu RI, Iji Jaelani saat menerima laporan akhir Bawaslu Provinsi NTT dan 22 Kabupaten/Kota mengatakan jika divisi pencegahan, partisipasi masyarakat (parmas), dan hubungan masyarakat (Humas) tidak mengenal kata berhenti mengawal demokrasi. 

“Setelah seluruh tahapan Pilkada serentak tahun 2024 selesai, Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan  segera menyiapkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penguatan demokrasi, karena banyak hal yang menjadi pekerjaan kontinu kita,” jelasnya.

Ia menambahkan fokus pekerjaan Divisi Pencegahan Parmas Humas adalah memaksimalkan gerakan penguatan kelembagaan partisipatif. Kita bergeser ke gerakan partisipatif penguatan kelembagaan komunitas, termasuk edukasi di kampus, seperti berkontribusi dalam peningkatan pemahaman pengawasan Pemilu. 

“Bawaslu provinsi dan kabupaten agar meningkatkan pola relasinya dengan berbagai pihak, utamanya yang telah dijalin saat tahapan Pemilukada serentak dan Pemilu sebelumnya. Jadi yang sudah dirajut dengan stakeholder perlu dilakukan penguatan,” tegasnya.

Bawaslu butuh pengembangan yang mendapatkan disuppor dari stakeholder. Selain itu penguatan jaringan soal pemanfaatan dana hibah non tahapan dari Pemkab juga penting dikerjaan dalam rangka untuk penguatan demokrasi.

Pemetaan hubungan antar lembaga dan pengawasan partisipatif agar disetting dari hulu ke hilir. Sedangkan khusus untuk hubungan antar lembaga terkait UU Pemilu, maka catatan penting agar dibuatkan daftar isian masalahnya untuk disampaikan ke Bawaslu RI, ujarnya.