Perkuat Konsolidasi Demokrasi Dengan Peran Pemuda dan Aktor Politik Lokal Yang Berintegritas
|
Waikabubak, Bawaslu Sumba Barat - Demokrasi yang berkualitas tidak dapat diwujudkan oleh penyelenggara pemilu sendirian. Menyadari hal tersebut, Bawaslu Sumba Barat menggelar kegiatan konsolidasi demokrasi bersama para tokoh pemuda dan aktor politik lokal guna membahas isu-isu krusial terkait pelaksanaan pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Sumba Barat, Rabu (06/05/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, Pdt. Papi B. Ndjurumana, S.Th, didampingi oleh Anggota Bawaslu, Yusti Rambu Karadji, S.Th, dan Sri Demu Alemina Br. Bangun, S.E.
Dalam konsolidasi ini, Pdt. Papi B. Ndjurumana menekankan bahwa pengawasan pemilu yang efektif merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, bukan hanya bertumpu pada pundak Bawaslu.
"Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri. Demokrasi yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, ikut terlibat aktif dalam mengawasi, menjaga, dan merawat proses demokrasi ini," ujar Papi.
Diskusi yang berlangsung hangat dan interaktif ini sengaja melibatkan tokoh pemuda sebagai motor penggerak masyarakat. Anggota Bawaslu Sumba Barat, Yusti Rambu Karadji dan Sri Demu Alemina Br. Bangun, secara bergantian memaparkan berbagai potensi kerawanan serta isu-isu krusial yang sering muncul dalam tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan lokal.
Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Sumba Barat menaruh harapan besar agar gerakan pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi slogan, melainkan lahir dari kesadaran murni demi masa depan daerah.
"Pengawasan partisipatif itu harus lahir dari kesadaran, bukan karena paksaan atau sekadar formalitas. Pemuda harus menjadi mata dan telinga yang mengawal keadilan pemilu di lingkungan masing-masing," tambah Yusti Rambu Karadji.
Dengan adanya kolaborasi erat antara Bawaslu dan elemen kepemudaan ini, diharapkan pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Sumba Barat dapat berjalan dengan jujur, adil, transparan, serta minim pelanggaran.
