JDIH yang Terintegrasi Meningkatkan Kualitas Informasi Hukum
|
Waikabubak, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat – "JDIH Yang Terintegrasi Meningkatkan Kualitas Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat" tandas Melpi Minalria Marpaung, S.T.,M.H. PLH Ketua Bawaslu Nusa Tengggara Timur dalam membuka Rapat Kerja Teknis Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan secara daring (21/05/2025).
Sri Demu Alemina Br. Bangun, SE Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat pengampuh divisi Hukum, Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Humas bersama staf Hukum Yuli Yanti Pandang, SST mengikuti Rapat Kerja Teknis Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur secara daring.
Adapun tujuan dari rapat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT.
Kegiatan ini sebagai upaya penyegaran kembali dalam pengelolaan dokumen hukum, “bertepatan tahun ini tidak ada tahapan maka momen inilah yang kita pergunakan sebaik mungkin untuk merapikan dokumen-dokumen hukum dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pilkada ke depan” tandas Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu NTT Magdalena Yuanita Wake, SH.,MH.
Pada kesempatan yang sama Magdalena juga menegaskan pentingnya penataan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai salah satu indikator capaian strategis di tingkat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga Bawaslu mengalokasikan anggaran untuk pengembangan JDIH, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Penguatan kapasitas juga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi NTT dengan menghadirkan 3 (Tiga) Narasumber yaitu Sergius Sahat Putra Utama, S.H.,M.H. yang berasal dari Kanwil Kemenkum NTT dengan materi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan Staf Bawaslu RI Ayatullah, A.Md dengan materi Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu serta Siman Halisi, AP.,MM. Kabag Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu NTT dengan materi Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Pemilu dan Pilkada.
Harapannya kegiatan ini sebagai langkah awal dalam mengembangkan sistem dokumentasi dan informasi hukum yang berkualitas dan terintegrasi dalam lingkungan Bawaslu.
Peserta Rapat Kerja Teknis Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dari 22 Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT.
